Empat Tahun Menunggu, Pusat Akhirnya Tanggapi FTZ Bintan-Karimun

cancelledmovies.com – Harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperluas kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Bintan dan Karimun telah mulai membuahkan hasil. Setelah menunggu selama empat tahun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian riak siap untuk melakukan kajian menyeluruh terkait usulan tersebut.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjelaskan bahwa kajian ini akan meliputi berbagai aspek penting, termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta dampak inflasi dan potensi kehilangan pendapatan negara. “Kami telah mengajukan skema ini kepada Menko Perekonomian empat tahun lalu. Baru-baru ini, Menko menyampaikan bahwa kajian akan segera dimulai,” kata Ansar pada hari Jumat (3/10).

Integrasi kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam satu sistem FTZ diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian wilayah. Ia mencontohkan, keberhasilan Batam dalam skema FTZ bisa menjadi model bagi Bintan dan Karimun. Dengan kepastian hukum, iklim investasi yang lebih baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Selain itu, Ansar memastikan lahan di Karimun dan Bintan tidak akan mengikuti sistem sewa seperti di Batam, melainkan tetap memungkinkan masyarakat dan investor memiliki lahan sesuai regulasi yang berlaku. Senada dengan itu, tantangan logistik antara Batam, Bintan, dan Karimun juga menjadi perhatian. Dengan pelaksanaan FTZ yang terintegrasi, diharapkan proses distribusi barang menjadi lebih efektif.

Menyikapi kekhawatiran mengenai dampak FTZ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ansar optimistis bahwa sistem ini akan meningkatkan perputaran ekonomi dan tidak mengurangi pendapatan daerah. “Saya yakin tidak akan ada potensi kehilangan signifikan; ini justru akan menambah pemasukan,” tegasnya. Ia berharap kajian pemerintah pusat dapat segera diselesaikan agar kawasan BBK dapat berfungsi sebagai poros ekonomi modern yang saling terintegrasi.